Ketua LSM HAMMER Pringsewu Tanggapi Kabid Paud Dinas Pendidikan Yang Tidak Kooperatif Saat Diminta Keterangan

PRINGSEWU,LINTASBERITA-Ketua Himpunan Masyarakat Madani  Ekonomi Rakyat (Hammer) Pringsewu Jamhari (ajo)   angkat bicara terkait dugaan sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Pasalnya, saat awak media berupaya meminta keterangan resmi, pihak dinas disebut justru menghindar dan bahkan memblokir WhatsApp ketika dimintai klarifikasi.
‎
‎Menurut Ketua Hammer Pringsewu, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, terlebih ketika yang dipertanyakan menyangkut penggunaan anggaran negara.Rabu.(3/12/2025)
‎
‎> “Seharusnya pejabat publik seperti kabid maupun kepala dinas wajib memberi informasi kepada media dan masyarakat. Apalagi jika anggaran yang dikelola berasal dari APBD atau uang negara. Sikap menghindar dan memblokir media jelas mencederai transparansi,” tegas Ketua Hamer Pringsewu.
‎
‎Ia menambahkan bahwa media memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya, sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
‎
‎Ketua Hammer juga meminta Bupati Pringsewu untuk mengevaluasi kinerja jajaran Dinas Pendidikan, khususnya dalam hal komunikasi publik dan keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kesan menutupi penggunaan anggaran.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Pringsewu belum memberikan pernyataan resmi ataupun klarifikasi terkait dugaan tindakan tidak kooperatif tersebut.(Feriandi)