LAMPUNG,LINTASBERITA-Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perhatian publik kini tertuju pada pengawasan terhadap kepala daerah lain di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung.
lembaga antirasuah tengah memperketat pemantauan terhadap sejumlah pemerintah daerah, terutama yang dinilai memiliki potensi rawan penyimpangan anggaran dan konflik kepentingan antara pejabat publik dan pengusaha. Lampung termasuk dalam daerah yang masuk radar pengawasan intensif tersebut.
Selain memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, KPK juga menyiapkan langkah pencegahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dari pantauan Lintasberita.Co.Id, sejumlah proyek strategis di Lampung saat ini menjadi sorotan publik, mulai dari pengelolaan anggaran infrastruktur jalan, bantuan pertanian, hingga belanja barang dan jasa pemerintah provinsi.
Akademisi dari Universitas Lampung, Dr. Dedy Hermawan, M.Si., menilai langkah KPK memperluas pengawasan adalah langkah tepat di tengah meningkatnya kasus korupsi di tingkat kepala daerah.
“Pasca OTT Gubernur Riau, daerah lain termasuk Lampung perlu mawas diri. Pengawasan ketat harus diikuti dengan pembenahan sistem birokrasi agar tidak ada celah bagi korupsi,” ujar Dedy.
Ia juga menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan lembaga legislatif daerah dalam mengawal transparansi penggunaan anggaran publik. “KPK tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan partisipatif dari warga sangat diperlukan,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah pejabat Pemprov Lampung menyatakan siap mendukung penuh langkah pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Mereka menegaskan komitmen menjalankan pemerintahan bersih dan transparan sesuai prinsip good governance.
Dengan langkah pengawasan yang semakin diperketat, publik berharap praktik korupsi yang merugikan rakyat dapat dicegah sejak dini. Lampung diharapkan bisa menjadi contoh daerah yang memperkuat integritas birokrasi pasca mencuatnya kasus korupsi di Riau. (Yusmu)
